Indonesia dan ASEAN+3 menyepakati penguatan di sektor jasa keuangan, seperti fasilitas pendanaan cepat untuk kawasan dan turunnya margin dari Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) serta penguatan fungsi surveillance atau pengawasan pada ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).
Kesepakatan tersebut dilakukan dalam pertemuan para Deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral ASEAN+3 (ASEAN, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok) dalam ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM+3) di Kanazawa, Jepang.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan pertemuan itu membahas sejumlah isu yang menjadi mandat pada pertemuan tingkat menteri sebelumnya pada Mei 2023.
Salah satunya pembentukan Rapid Financing Facility (RFF) sebagai instrumen baru di bawah CMIM. RFF merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses dengan cepat untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat adanya sudden exogenous shock, seperti bencana alam dan pandemi.
“Detail modalitasnya akan didiskusikan lebih lanjut untuk mendapat pengesahan dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 di tahun depan,” kata Deni, dikutip dari Antara, Kamis (14/12).
Sementara di bawah agenda CMIM, para deputi menyepakati margin CMIM yang lebih rendah untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas CMIM. Mereka setuju untuk melanjutkan diskusi arah CMIM ke depan dalam konteks peninjauan dalam lima tahunan, termasuk IMF De-linked Portion.
Selanjutnya, dalam sesi komite kerja AMRO, para Deputi menyetujui Terms of Reference (TOR) posisi manajemen senior tambahan (Deputy Director 3/DD3) di AMRO. DD3 ini akan menjalankan fungsi pengawasan dan penelitian terkait kondisi keuangan dan fiskal di kawasan.
Posisi manajemen senior tambahan tersebut merupakan inisiatif Indonesia yang telah diusulkan sejak awal Co-chairmanship Indonesia dengan Jepang, untuk memastikan tercapainya keterwakilan yang seimbang antara negara anggota ASEAN dengan anggota plus three di tingkat manajemen senior AMRO.
Di bawah inisiatif pembiayaan risiko bencana, para deputi menyepakati pembentukan Sekretariat Interim Disaster Risk Financing (DRF). Sekretariat Interim DRF dengan dukungan fungsi inisiatif The Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF) berperan untuk membantu Co-Chairs ASEAN+3 dalam mengoordinasikan progres pembahasan inisiatif DRF.
“Kemudian melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, dan memberikan bantuan teknis kepada anggota,” ujarnya. Para deputi juga menyetujui berbagai studi inisiatif Indonesia yang bekerja sama dengan AMRO terkait transaksi mata uang lokal dan utang rumah tangga, serta studi yang bekerja sama dengan ADB mengenai keuangan berkelanjutan.
“Ketiga studi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi anggota ASEAN+3 dalam perumusan kebijakan,” katanya.
Para deputi juga menyambut baik usulan keikutsertaan Timor Leste sebagai observer dalam forum ASEAN+3, namun akan dibatasi hanya untuk beberapa agenda tertentu yang bersifat diskusi umum seperti Economic Review and Policy Dialogue (ERPD).
Sebagai penutup pertemuan, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional menyampaikan harapan terbaiknya bagi Korea Selatan dan Laos sebagai Co-Chairs ASEAN+3 di tahun mendatang.
Sumber: Katadata
