Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan Rp625 miliar untuk memperbaiki 14 ruas jalan di Provinsi Lampung.
Ke-14 ruas jalan tersebut diambil alih perbaikannya dari Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung dan akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu dilakukan usai Pemda Lampung angkat tangan dalam memperbaiki kerusakan jalan di daerah mereka. Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan pihaknya memang bisa mengambil alih perbaikan jalan dari pemerintah daerah.
Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Ia mengatakan pemerintah daerah lampung telah mengajukan beberapa ruas jalan untuk diperbaiki.
Namun, dari hasil evaluasi yang memenuhi syarat ada 14 ruas jalan. Adapun sejumlah syarat tersebut di antaranya, jalan yang mendukung kawasan produktif.
Lantas, berapa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung untuk membiayai pembangunan infrastruktur, khususnya jalan?
Dalam APBD 2023, Pemprov Lampung merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp7,41 triliun dan belanja Rp7,38 triliun.
Dari nilai total belanja Rp7,38 triliun itu, alokasi untuk belanja infrastruktur jalan hanya Rp72,44 miliar.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, yang diteken Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada 16 Desember 2022.
Adapun biaya jalan tercantum pada Pasal 16 ayat (d) Pergub tersebut. Subtansinya, belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp72 miliar.
Meskipun minim dari sisi alokasi pembiayaan infrastruktur, Lampung menjadi daerah peringkat pertama peraih persentase realisasi belanja APBD nasional, dengan serapan belanja 97,25 persen dan persentase realisasi pendapatan 100,68 persen di 2022.
Lampung viral setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak.
Alih-alih berbenah, Bima malah dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus Bima tersebut karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.
Sumber : CNNIndonesia
