Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ingin menghadirkan sejumlah alat berat untuk dipakai di kawasan rawan karhutla. Tapi tidak pakai anggaran sendiri. Pemprov Riau justru lebih berharap pada bantuan Negara.
Asisten I Sekdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie mengatakan, pihaknya tidak memaksakan menggunakan dana daerah untuk membeli alat berat itu. Selain peluang untuk meminta ke Kementerian, terbuka, pertimbangan kondisi keuangan daerah juga menjadi musababnya. “Sudah dua Kementerian yang kita surati untuk pengadaan alat berat. Masih menunggu proses, ” katanya kepada Gatra.com, Senin (25/11).
Dua kementerian yang disebut Ahmad tadi adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) dan Kementerian Pertanian. Dua kementerian ini kata Ahmad punya tupoksi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perkebunan.
“Alat berat itu kan fungsinya ganda, untuk membantu petani membuka lahan hingga melokalisir atau membuat bendungan (embung). Kita juga ada dengar bahwa sejumlah traktor sitaaan bisa dikerahkan untuk ini (mencegah karhutla),” katanya.
Traktor sitaaan yang kini berada di Kementerian LHK itu kata Ahmad belum bisa langsung dipakai di Riau lantaran masih harus menunggu tuntasnya proses hukum.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau memperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk pengadaan 75 alat berat mencapai Rp150 miliar. Meski anggaran daerah tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp10 triliun, dana itu justru akan diprioritaskan untuk memenuhi janji kampanye Gubernur Riau Syamsuar, seperti pembangunan infrastruktur.
